HAM DAN PANCASILA


Oleh: Murtra Eka Mirianti

Peserta Sekolah Demokrasi Ogan Ilir 
Yayasan PUSPA Indonesia

Apakah hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Pancasila? Inilah pertanyaan yang menggelitik dalam pemikiran kita, terlebih lagi di tengah-tengah kita memperingati hari lahirnya Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara Indonesia. Relasi HAM dan Pancasila itu makin menggelitik manakala dikaitkan dengan beberapa kasus HAM di tanah air yang belum terselesaikan dengan baik, seperti kasus pembunuhan Munir, aktivis HAM yang tewas diracun arsenik. Beberapa mahasiswa Trisakti yang tewas diberondong peluru aparat, dan konflik lahan yang memiliki dimensi pelanggaran HAM. Dalam konteks inilah semakin signifikan melihat hubungan HAM dan Pancasila.

Sebelum menelaah hubungan HAM dan Pancasila, barangkali tidaklah keliru bilamana kita memahami terlebih dahulu apa sesungguhnya HAM itu? Menurut Oemar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insane ciptaan Allah SWT, sepeti : hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilangar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Hal senada dikemukakan oleh Kuncoro bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Sementara itu, menurut G.J.Wollhof , HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi’at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 bahwa Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupaakan anugearh-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada prinsifnya hak asasi manusia (HAM) yang universal. Dalam arti hak, merupakan hak dasar bangsa, agama, warna kulit, ras, suku, gender dan sebagainya serta dapat diterapkan semua penjuru dunia. Akan tetapi dalam pelaksanaan setiap negara memiliki persepsi khas tentang HAM disesuaikan dengan latarbelakang kondisi politik dan sosial budaya masing-masing negara.
Indonesia sebagai negara yang merdeka dan daulat yang memiliki ideology pancasila yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia sehingga siapa saja yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mentaati Pancasila serta mengamalkannya. Dalam konteks hubungan HAM dan Pancasila, sebetulnya dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 dan yang lebih rinci terlihat pada pasal-pasal di dalam UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea 1 dalam pembukaan UUD ditegaskan bahwa hak kemerdekaan, dan hak kemerdekaan ini dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pelaksanaan HAM, dalam kaitan dengan Pancasila, tentu saja berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh kedudukan individu dalam sistem demokrasi? Dalam filsafat Pancasila, manusia dirumuskan sebagai monodualisme. Dalam arti, manusia sebagai mahluk induvidual dan mahluk sosial. Dalam kaitannya dengan “demokrasi Pancasila” maka tetap mengedepankan kolektivisme, meskipun hak induvidu tetap dihargai. Hal ini yang membedakan dengan paham liberalisme yang lebih mengutamakan hak induvidual seperti yang terdapat di dalam demokrasi liberal.
Bagaimana hubungan HAM dengan Pancasila? Hal ini dapat dilihat pada uraian ringkas mengenai sila dari Pancasila yang mengandung makna hak asasi manusia. Dalam Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sedangkan dalam sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia baik kedudukannya di dalam hukum maupun untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. 
Selanjutnya, Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga Pancasila, mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut tercermin dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila tersebut mengamanatkan adanya hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan adanya asas keadilan dalam HAM, dimana keadilan disini ditujukan untuk kepentingan umum, tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.
Dilihat dari kelima sila tersebut, jelaslah sudah bahwa Pancasila adalah pedoman yang sangat tepat dalam melaksanakan kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada kenyataannya, Indonesia pada hari ini mempunyai tantangan yang berat dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia serta pengamalan Pancasila itu sendiri. Sering terjadinya kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi menyebabkan Indonesia dianggap belum berhasil dalam pelaksanaan HAM yang berbasis Pancasila.
Contoh kasus yang terjadi baru-baru ini adalah kasus Ahmadiyah dan GKI Yasmin. Dimana hak-hak asasi minoritas terabaikan dan telah dilanggar. Sementara aparatur negara seolah hanya memandang dengan sebelah mata. Belum lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi akibat adanya sengketa lahan. Dimana pemerintah belum mampu menghadirkan penyelesaian masalah yang adil karena pemerintah cenderung lebih membela para pengusaha dan pemilik modal daripada petani yang merupakan rakyat Indonesia.
Lalu pertanyannnya, seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan barometer bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia? Apakah HAM di negara kita sudah berdasarkan kolektivisme seraya menghormati pula induvidualisme. Hal ini berbeda dalam paham liberalisme yang lebih mengedepankan hak-hak induvidu. Dalam kaitannya dengan demokrasi kita yang hari ini beraroma sangat liberal tentu menjadi tantangan yang tidak ringan bagi kita untuk melaksanakan HAM, juga melaksanakan demokrasi, yang sesuai dengan filsafat Pancasila yang merupakan identitas bangsa Inadonesia. Semoga, kita tak kehilangan identitas di tengah arus budaya neoliberalisme yang melanda negeri kita!

Sumber : http://www.sdoi.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Difa Computer

A great WordPress.com site

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: